THR dan 4M

RATUSAN orang pekerja pada industri kayu --sektor usaha yang pernah menjadi primadona dan penyumbang devisa negara belasan tahun silam, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan berunjuk rasa mendesak manajemen perusahaan agar segera mengucurkan uang tunjangan hari raya atau THR. Mereka bahkan sampai mogok kerja karena dana tak kunjung turun, padahal hari Raya Idul Fitri sudah di depan mata.

Di berbagai daerah seperti Jawa Timur, dan Jawa Tengah, ribuan pekerja juga turun ke jalan menyuarakan tuntutan agar manajemen mencairkan THR. Menurut Mennakertrans, Erman Suparno, ribuan pekerja di seluruh Indonesia memang terancam tak dapat menerima THR. Ada beberapa alasan, antara lain pengusaha kabur, kinerja perusahaan tidak bagus hingga bangkrut.

Pekerja tentu saja bersyukur dan mengucap terima kasih kepada majikannya, karena telah berjasa memberi lapangan kerja. Pekerjaan yang menghasilkan uang untuk menghidupi anak-bini. Namun, mereka pun berhak menikmati upah setimpal, termasuk THR atas kucuran keringat, dan curahan oikiran, tenaga dan waktu, bahkan mengorbankan segalanya.

Namun ada yang aneh, jika orang eksternal meminta THR. Dan celakanya, golongan ini jumlahnya banyak, dan dana yang diberikan kadang lebih besar dibandingkan kepada pekerja yang sejatinya lebih berhak. Siapakah mereka itu?

Sejumlah pengusaha bus angkutan antarkota antarprovinsi mengatakan, terpaksa menaikkan ongkos dua kali lipat. Alasannya untuk menutupi biaya operasional. Pertanyaannya, apakah biaya untuk BBM berbeda saat musim mudik, dengan hari biasa. Mungkin masuk akal, karena terjadi kemacetan di mana-mana, sehingga mesin lebih lama menenggak BBM. Alasan lain, sesuai hukum pasar, banyak permintaan maka harga naik.

Yang di luar perkiraan, kenapa kenaikan itu jauh di atas kewajaran, bahkan batas yang dibolehkan pemerintah. Salah satu alasanya ternyata, besarnya dana yang dikeluarka pengusaha oto bus untuk THR. THR bukan hanya untuk karyawan, tetapi juga pihak-pihak seperti aparatur dari tingkat terkecil hingga yang lebih tinggi.

Saat menjelang lebaran, suatu kelajiman ada saja orang-orang yang membawa proposal permintaan THR. Ada dari Ormas, ada dari instansi, bahkan wartawan.

Khusus mengenai wartawan, bukan rahasia, banyak wartawan yang memiliki media secar rutin terbit maupun yang tempo-tempo terbit dan tempo-tempo tidak, atau bahkan wartawan tanpa suratkabar. Pengalaman di lapangan, hanya sebagian kecil wartawan menolak THR atau amplop, sedangkan lainnya tidak. Persoalannya, tepatkah wartawan mendapat THR dari pihak lain, bukankah dari perusahaannya tempat bekerja?

Tadi petang, tidak lebih dari 5 menit setelah saya berbincang dengan seorang kawan yang biasa ngepos di istana, dia menceritakan sebagian besar wartawan-wartawan di istana sedang kisurh perebutan uang THR. Dia menceritakan, Panglima TNI emngucurkan dana Rp 80 juta kepada Biro Pers untuk dilanjutkan kepada wartawan.

Seterusnya, aparat di istana memberikan kepada seorang koresponden media asing. Itu pun sudah disunat Rp 10 juta. Lalu wartawan tadi menyerahkan dana kepada beberapa orang lainnya sebagai koordinator, selanjutnya membagi-bagikan kepada kawan-kawannya. Perselisihan baru muncul ketika komunitas wartawan elektronik (karena jumlahnya lebih banyak) mendapat jumlah lebih kecil dibandingkan dengan wartawan portal/web.

Kabar lainya, seorang Menteri Koordinator juga memberikan dana kepada biro pers, namun belum jelas keberadaannya. Saya percaya teman ini, karena beberapa kali dia menyerahkan amplop berisi uang ke kantor, karena kami memang masih berusaha membentengi wartawan dari kontaminasi amplop. Lalu duit-duit yang diberikan itu kami kumpulkan, selanjutnya diserahkan ke panti asuhan, seperti dilakukan pekan ketiga bulan puasa ini.

***
Kontradiksi
Profesi wartawan bak dua ujung tongkat yang sama. Ujung tongkat yang di atas mendatangkan sanjungan, pujian, dan rasa hormat. Wartawan/pers dianggap sebagai satu pilar demokrasi, di luar trias politika.

Dalam sisi ini, wartawan dalam gerbong kemerdekaan pers dianggap berjasa mendorong perubabahan, reformasi, demokrasi, penguatan kaum sipil, perjuangan HAM, membantu perjuangan buruh/pekerja dalam mencapai haknya, dan seterusnya. Di sini, dengan segala pujian, maka harapan pun datang berelebihan. Dalam hal kesejahteraan, ada kesan, misalnya hidup wartawan selevel dengan pejabat negara yang hidupnya berkelimpahan.

Ujung tongkat yang tenggelam mencitrakan keburukan. Penggosip, pemeras, penista, pencemar, mencari-cari kesalahan, asal kritik, dan beragam caci-maki. Di sini, posisi wartawan serba dilema. Hidup tidak terpuji, dan kalaupun ada yang hidupnya berkecukupan, semua itu dianggap hanya karena memeras. Memang pada banyak kasus, ada saja wartawan yang berlaku begitu. Sudah mahfum, hujan sehari bisa menghapus kemarau setahun.

Agar wartawan tidak lagi berkutat dengan cita gelap, saatnyalah para pengusaha pers --terutama perusahaan penerbitan pers yang menggaji karyawan ala kadarnya, meneteskan sebagian besar rezeki ikalnnya untuk pengembangan sumber daya manusia, menambah kesejahteraan pekerja, daripada melulu memikirkan ekspansi. Saatnya menempatkan pekerja sebagai aset yang lebih berharga dari mesin.

Penduduk di negara ini memang masih banyak pengangguran, tapi kalau paradigma tidak diubah, maka aset-aset berharga itu tinggal menunggu waktu akan menjadi kutu loncat seperti sudah terjadi pada pertelevisian nasional. Ingat, perusahaan asing mulai makin gencar masuk. Dan ingat pula, terori manejemen mengatakan manusia termasuk dalam empat komponen penting produksi: men, machine, money, and methode. (domuara ambarita)