JAKARTA, JUMAT- DPR RI sering melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sayangnya, setiap ada studi banding selalu ada masalah. Yang lebih menonjol bukan agenda kunjungan kerjanya, melainkan acara jalan-jalan. Ini terlihat dari evaluasi hasil kunjungan biasanya tidak terlihat, yang ada justru jalan-jalan dan belanja.
Demikian dikatakan Anggota Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW) Bidang Politik dan Korupsi Emerson Junto, kepada Persda Network. Emerson menilai anggota DPR lebih senang jalan-jalan ke luar negeri daripada kunjungan kerja kepada konstituen di daerah.
Praktik-praktik inilah yang memperburuk citra lembaga DPR, terutama setelah terungkapnya kasus korupsi yang menyeret anggtao DPR terutama tertangkapnya Al Amin Nur Nasution dalam kasus penyuapan bersama Sekda Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
"Kejadian ini menjadi ironi. Kalau urusan jalan-jalan, anggora DPR pasti kuorum. Tetapi kita sudah lihat, kalau membahas masalah strategis mengenai bangsa dan negara ini, anggota DPR yang iktu rapat jarang memenuhi kuorum," ujar Emerson.
Pertanyaan selanjutnya, apakah anggota DPR boleh membawa keluarga saat kunjungan, apalagi staf pun membawa serta istrinya. Hal semacam ini tidak jelas di DPR. "Karena itu, saya punya pemikiran, mari kita mendesak agar dana alokasi untuk kunjungan kerja anggota DPR yang ternyata membawa serta istrinya agar dikembalikan kepada kas negara," kata Emerson.
Emerson Juto melihat, sence of crisis anggota DPR sangat rendah. Ini di luar jangkauan akal sehat. Ia mengatakan, "Anggota DPR yang seperti ini sudah tidak punya hati nurani, sebab mereka jalan-jalan ke Argentina justru di saat orang sibuk mengurusi BBM. Kalaulah perlu merumuskan RUU Pilpres, mestinya berpikirnya dibalik. Datangkan saja pakar dari Argentina, yang biayanya lebih murah dibandingkan harus anggota DPR dan staf berangkat ramai-ramai ke
sana."
Ketika hasil studi banding ke luar negeri ditanya, kata Emerson, DPR tidak dapat menunjukkan hasil yang sangat bagus. Yang ada adalah nota belanja dan jajan. Dalam kasus ini, mari kita desak agar mereka mengembalikan dana studi banding, terutama untuk istri atau keluarga. Jika tidak, maka mereka dimasukkan dalam kategori politisi yang tidak punya etika, sehingga jangan dipilih tahun 2009. (Persda Network/Domuara Ambarita)
http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/05/16/12562635/rapat.tak.pernah.kuorum.studi.banding.pasti.kuorum
Demikian dikatakan Anggota Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW) Bidang Politik dan Korupsi Emerson Junto, kepada Persda Network. Emerson menilai anggota DPR lebih senang jalan-jalan ke luar negeri daripada kunjungan kerja kepada konstituen di daerah.
Praktik-praktik inilah yang memperburuk citra lembaga DPR, terutama setelah terungkapnya kasus korupsi yang menyeret anggtao DPR terutama tertangkapnya Al Amin Nur Nasution dalam kasus penyuapan bersama Sekda Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
"Kejadian ini menjadi ironi. Kalau urusan jalan-jalan, anggora DPR pasti kuorum. Tetapi kita sudah lihat, kalau membahas masalah strategis mengenai bangsa dan negara ini, anggota DPR yang iktu rapat jarang memenuhi kuorum," ujar Emerson.
Pertanyaan selanjutnya, apakah anggota DPR boleh membawa keluarga saat kunjungan, apalagi staf pun membawa serta istrinya. Hal semacam ini tidak jelas di DPR. "Karena itu, saya punya pemikiran, mari kita mendesak agar dana alokasi untuk kunjungan kerja anggota DPR yang ternyata membawa serta istrinya agar dikembalikan kepada kas negara," kata Emerson.
Emerson Juto melihat, sence of crisis anggota DPR sangat rendah. Ini di luar jangkauan akal sehat. Ia mengatakan, "Anggota DPR yang seperti ini sudah tidak punya hati nurani, sebab mereka jalan-jalan ke Argentina justru di saat orang sibuk mengurusi BBM. Kalaulah perlu merumuskan RUU Pilpres, mestinya berpikirnya dibalik. Datangkan saja pakar dari Argentina, yang biayanya lebih murah dibandingkan harus anggota DPR dan staf berangkat ramai-ramai ke
sana."
Ketika hasil studi banding ke luar negeri ditanya, kata Emerson, DPR tidak dapat menunjukkan hasil yang sangat bagus. Yang ada adalah nota belanja dan jajan. Dalam kasus ini, mari kita desak agar mereka mengembalikan dana studi banding, terutama untuk istri atau keluarga. Jika tidak, maka mereka dimasukkan dalam kategori politisi yang tidak punya etika, sehingga jangan dipilih tahun 2009. (Persda Network/Domuara Ambarita)
http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/05/16/12562635/rapat.tak.pernah.kuorum.studi.banding.pasti.kuorum
>
>
Tidak ada komentar:
Posting Komentar